Oleh Cak Arif
Perubahan paradigma
pola pikir masyarakat terhadap pendidikan berdampak pada industrialisasi dunia
pendidikan. Sekolah yang dahulu diartikan sebagai lembaga sosial masyarakat
kini berubah menjadi sebuah komoditi bisnis, dalam artian proses masyarakat
menganggap pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dikatakan jangka
panjang karena masyarakat menginginkan dalam proses pendidikan akan
mendatangkan cost-benefit terhadap kehidupan ke depannya. Jika pendidikan sudah masuk dalam ranah
industri, maka proses pendidikan menyamakan dengan sistem yang berjalan
layaknya sebuah perusahaan. Perlu diingat bahwa pendidikan sudah seharusnya
jauh proses industrialisasi karena hal ini jauh dari nilai-nalai luhur
pendidikan yang ingin memanusiakan manusia. Jika sistem industrialisasi
pendidikan diterapkan, maka proses tersebut tidak ubahnya seperti perusahaan
yang hanya mengejar provit semata.
Provit memang
menjadi instrumen penting dalam kemajuan sebuah sekolah, namun secara esensial
proses pendidikan bukan meraup keuntungan materi semata. Lebih dari itu adalah
bagaimana sekolah menjadi sebuah sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Industrialisasi pendidikan akan menciptakan pengkastaan-pengkastaan sekolah.
Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul persoalan baru, yakni akan muncul
sekolah raja dan miskin. Hal ini sesuai dengan dengan hipotesa Karl Marx dalam
teori marxismenya yang terkenal ketika zaman indusrialiasasi di Eropa yang
memunculkan kaum borjuis dan proletar. Rupanya teori Karl Marx ini terbukti
dengan muncul RSBI yang oleh Mahkamah Konstitusi dibubarkan karena tidak sesuai
dengan sosial ekonomi bangsa.
Sistem pendidikan
Indonesia rupanya sudah termakan oleh isu industrialisme. Baik sekolah swasta
maupun negeri kini berlomba-lomba untuk mendapat kepercayaan dari konsumen
(masyarakat). Namun, tidak semua sistem perusahan yang diadopsi itu jelek, ada
juga sistem yang dapat diterapakna di sekolah-sekolah mulai dari sistem
perusahaan mulai dari Balance Score Card untuk mengukur kinerja, analisis SWOT
untuk menyusun rencana kerja, ISO untuk pelayanan, dll. Namun, menjadi hal yang
salah apabila sekolah mengutamakan keuntungan dengan mengesampingkan peran
utama sekolah. Tidak semua sistem perusahan sesuai dengan nilai-nilai
pendidikan, maka dari itu perlu adanya kaji ulang.
Adanya
industrialisasi memacu sekolah-sekolah untuk bersaing. Sekolah swasta
sepertinya memunyai peluang lebih dibanding dengan sekolah negeri. Hal ini
dikarenakan ada beberapa fakta dan faktor yang mendukung hipotesa tersebut,
yakni:
1. Swasta
lebih cepat tanggap terhadap isu kebijakan
Isu kebijakan
selalu membawa dampak di kalangan masyarakat. Terkait isu kebijakan dalam hal
pendidikan, sekolah swasta lebih tanggap karena apabila tidak tanggap dengan
isu-isu tersebut mereka akan tertinggal dengan sekolah negeri yang secara
kelembagaan lebih cepat mengakses informasi tersebut karena langsung dibawahi
oleh pemerintah. Nah, jika swasta lengah, maka akan ditinggal oleh pelanggannya
(stakeholder) sehingga dengan demikian sekolah swasta langsung menyusun rencana
strategis dalam menghadapi isu-isu kebijakan tersebut.
2. Swasta
lebih berani melakukan terobosan pendidikan
Sekolah swasta
lebih berani melakukan terobosan-terobosan baru demi menjaring kepercayaan
masyarakat. Terobosan itu tidak hanya sekedar dalam pembelajaran tapi juga
pelayanan. Hal ini dikarena proses birokrasi yang ada di lembaga swasta lebih
cepat dan mudah dibanding dengan negeri. Salah satu contohnya adalah tentang
penggunaan BOS dan dana HIBAH. Jika swasta, pemerintah memunyai kelonggaran
terhadap penggunaannya. Dalam artian bahwa pemerintah memberi kebebasan kepada
swasta untuk mengelolah anggaran tersebut asalkan tidak keluar dari jalur yang
ditentukan. Namun, lain halnya di negeri yang oleh pemerintah sudah diplotkan
sesuai dengan posnya masing-masing.
Salah satu contoh
kecil terobosan yang dilakukan sekolah swasta adalah adanya penambahan atau
pengolaborasian antara kurikulum nasional dengan kurikulum lembaga. Banyak
bermunculan sekolah nasional berwawasan Islam dengan adanya SDI atau SDIT,
sekolah berbasis bilingual, berbasis IT, berwawasan lingkungan, dll.
3. Paradigma
masyarakat yang lebih percaya pada sekolah swasta
Paradigme ini disebabkan
karena fenomena yang terjadi di masyarakat adalah bahwa sekolah negeri terkesan
kumuh, bangunannya jadul (jaman dulu), siswa tak terkendali karena terlalu
banyak, gurunya masih konvesional. Anggapan inilah yang menguntungkan sekolah
swasta menyaingi sekolah negeri, sekalipun sekolah negeri merupakan program
pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan di negeri ini dan gratis.
Masyarakat menganggap swasta lebih modern dan berwawasan maju. Terbukti sekolah
swasta lebih banyak meraih prestasi dibanding sekolah negeri. Ini menunjukkan
bahwa kualitas sekolah swasta lebih baik dari negeri. Penanganan pada siswa pun
lebih terorganisir dengan baik karena adanya komitmen yang kuat dalam sekolah
swasta supaya tidak ditinggal oleh masyarakat.
4. Gengsi
orangtua
Adanya sekolah
gratis yang terjadi di beberapa sekolah negeri membuat orangtua enggan
menyekolahkan anaknya ke negeri. Mereka beranggapan bahwa sekolah gratis
menimbukan penurunan profesionalitas guru. Hal ini terbukti dengan adanya kasus
di beberapa sekolah negeri seperti kasus di SDN Gadel II tentang permasalahan
unas beberapa tahun lalu. Kejadian itu semakin menambah buruk persepsi
masyarakat terhadap aparatur negera (PNS).
5. Perlakuan
guru di dalam kelas
Sekolah swasta
berlomba-lomba meningkatkan profesionalisme guru. Upaya yang dilakukan adalah
dengan memperbarui keilmuan guru yang dinaunginya. Harapannya pelayanan yang
diberikan lebih maksimal. Banyak sekolah-sekolah swasta yang sekarang ini
meniru pola pendidikan modern yang diterapkan di negara-negara dengan tingkat
pendidikan tinggi seperti Jepang, Finlandia, Cina dan Amerika yang menerapkan
sistem satu kelas dua guru. Terobosan ini dilakukan agar siswa terlayani secara
maksimal sehingga dengan begitu akan meminimalkan kegagalan belajar.
Comments
Post a Comment